Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Realitanya Kini

  Ingar bingar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang sudah lama selesai. Kini, rakyat tinggal menagih janji yang dulu diumbar calon presiden-wakil presiden terpilih.

Salah satunya adalah janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hendak membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Dalam debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta, 21 Januari 2024, Gibran menyebut 19 juta lapangan kerja akan terbuka lebar.

Hal ini bisa direalisasikan jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi, serta ekonomi kreatif dan UMKM dapat dikawal. Dari jumlah tersebut, 5 juta lapangan kerja ialah green jobs.

"Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan, 5 juta di anatranya adalah green jobs," ujar Gibran saat debat Pilpres 2024

Ia bilang, green jobs adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Menurut dia, green jobs adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan.

Perihal hilirisasi sebagai salah satu agenda yang akan membuka 19 juta lapangan kerja, Gibran mengatakan harus dilanjutkan dan cakupannya diperluas. Tak hanya hilirisasi tambang, dia mengatakan hilirisasi harus dijalankan di sektor pertanian, maritim, dan digital.

Pengangguran melonjak

Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah pengangguran di Indonesia 2025. Angka pengangguran naik 1,11 persen secara tahunan pada Ferbruari 2025.

Bila dirinci, jumlah pengangguran di Indonesia saat ini sudah mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, sehingga ada kenaikan sebanyak 83.450 orang dibandingkan jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan pada Februari 2024.

Jumlah pengangguran tersebut merupakan 4,76 persen dari total jumlah angkatan kerja di pasar tenaga kerja Indonesia yang sebanyak 153,05 juta orang.

"Sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76 persen dari total angkatan kerja pada Februari 2025 merupakan pengangguran (pengangguran naik)," beber Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Selain jumlah pengganguran di Indonesia 2025 yang bertambah, menurut data BPS, jumlah angkatan kerja juga naik seiring dengan bertambahnya lulusan sekolah yang siap kerja.

Total ada penambahan 3,67 juta angkatan kerja baru dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Tambahan angkatan kerja juga berasal dari ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja.

Ramalan naiknya jumlah pengangguran Indonesia juga sudah diramalkan Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam laporan yang dirilis bulan April lalu, lembaga keuangan global ini memperkirakan tingkat pengangguran naik.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang dirilis bulan lalu, IMF memproyeksikan angka pengangguran di Indonesia mencapai 5,0 persen pada tahun 2025, naik dari 4,9 persen pada tahun sebelumnya. Pada 2026, angka ini diperkirakan kembali naik menjadi 5,1 persen.

Selain ramalan tingkat pengangguran naik, IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 4,7 persen pada 2025 dan 2026.

Angka ini turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1 persen yang tercantum dalam laporan edisi Januari 2025.

Penyebab pengangguran

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menyatakan bahwa persoalan PHK adalah persoalan yang kompleks dan bersifat terstruktur.

Sebab, persoalan PHK melibatkan isu perekonomian yang sudah menunjukkan gejolak sejak tahun 2019.

“Dan ini bukan masalah baru karena ada persoalan-persoalan perekonomian juga. Jadi PHK ini masalah yang kompleks,” ujarnya kepada media di Jakarta, baru-baru ini.

Bob bilang, persoalan PHK ini juga terkait dengan perang dagang China serta perang Ukraina dan Rusia. Lebih lanjut, Bob mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia saja yang mengalami polemik PHK, namun juga negara lain seperti Singapura.

Bob menyebutkan bahwa salah satu bank di Singapura berencana untuk mengurangi 45.000 tenaga kerja ke depannya lantaran adanya transformasi digital.

Oleh sebab itu, pengusaha memandang bahwa persoalan PHK pasti akan selalu terjadi. Karena itu, lanjut Bob, pemerintah seharusnya tidak lagi fokus pada tren PHK, tetapi lebih fokus pada bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan.

“PHK selalu akan terjadi, itu makanya sebenarnya yang kita harus siapkan. Jadi kita terlalu banyak konsentrasi di PHK tapi lupa bagaimana menciptakan lapangan kerja, padahal itu yang jauh lebih penting,” bebernya.