Serangan balik Bahlil usai dituduh terlibat penyadapan presiden

 Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadahlia akhirnya menanggapi kabar adanya pimpinan parpol yang terlibat dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs. 

Bahlil balik menantang akan mensomasi pihak-pihak yang secara terang-terangan menudiuhnya. 

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ini bahkan menyebut ada sosok berkacamata yang menyebutnya ikut rapat para jenderal untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto.

“Itu ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast,” kata Bahlil di acara Pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku yang digelar di Ambon, disiarkan langsung kanal YouTube Kabar Golkar, Sabtu (7/11/2026).

Bahlil tidak menyebut nama dari sosok berkacamata yang dikatakannya sering berbicara di siniar itu.

“Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya (ikut rapat jenderal), buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum,” kata dia.

Bahlil menepis rumor dirinya mengikuti rapat dengan para jenderal tiga jam sebelum menyadap Prabowo. Dia menyebut kabar itu sebagai hoaks dan cerita mengarang.

Bahlil menyebut tudingan itu dirasanya sebagai tudingan serius.

“Karena ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini tuduhan-tudhan menurut saya sama kuatnya dengan melakukan penyadapan. Apa maksudnya memberikan berita-berita yang kurang bagus?” tutur Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini.

Bahlil mengancam akan melayangkan peringatan ke pihak penebar rumor soal rapat para jenderal penyadap Prabowo. Jalur hukum juga bisa ditempuh.

“Dan saya kasih waktu, saya habis pulang ini akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu 3 x 24 jam lah, saya akan kasih somasi. Kalau tidak ya negara kita adalah negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” tutur Bahlil.

Dia ingin pihak yang menebar rumor dirinya ikut rapat penyadapan membuktikan omongannya.

Tudingan Ketum Parpol Terlibat

Dugaan keterlibatan pimpinan partai politik dalam penyadapan Presiden awalnya diungkapkan pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra beredar luas di platform media sosial.

Dalam video tersebut, Radjasa mengklaim ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia tersebut. 

Ia bahkan menyebut figur tersebut sempat menyambangi sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi posko operasi penyadapan sebelum digerebek aparat.

"Bahkan waktu itu 3 jam apa 4 jam lah sebelum terjadi penggerebekan di rumah Widya Chandra, dia ada di situ," kata Radjasa dalam cuplikan video yang viral.

Radjasa menambahkan, ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. 

Pernyataan serupa diucapkan Prof Muradi, guru besar Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung yang menyebut ada ketua umum partai politik (parpol)  berpotensi menjadi tersangka baru kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dikatakan Muradi, Ketua umum parpol ini akan menyusul empat tersangka yang lebih dulu ditetapkan Bareskrim Polri.

Mereka adalah Kepala Staf Presiden (KSP) sekaligus eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahri Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dikatakan Muradi, di kasus ini ketua umum parpol yang dimaksud tidak ikut secara langsung melakukan operasi penyadapan.

Sosok tersebut, sambung Muradi, hanya ikut dalam berdiskusi dengan para tersangka yang sudah ditetapkan.

Ia tidak menyebut secara spesifik sosok yang dimaksud merupakan ketua umum dari partai mana.

Dia hanya mengungkapkan orang ini merupakan ketua umum dari partai besar dan sudah berdiri lama.

"Kalau yang sipil juga ada, tapi kan dia tidak dalam posisi ikut operasi, tapi ikut diskusinya ada. Dan kalau ini Pak Kabareskrim bisa membuktikan itu, orang ini akan keseret dan itu dari partai yang lumayan besar. (Sosok ketua umum?) Ya kira-kira begitulah," katanya dalam program On Point di YouTube Kompas TV dikutip pada Sabtu (7/11/2026).

Muradi juga memperoleh informasi bahwa ketua umum parpol tersebut turut ikut merencanakan penghapusan barang bukti penyadapan.

Selain itu, dia mengatakan bahwa sosok yang dimaksud bisa menjadi ketua umum karena ada campur tangan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

"Dan itu (ketua umum parpol) ada di rapat sebelum proses penghapusan itu sendiri. Dan saya kira jadi beliau bisa jadi karena campur tangan Pak Jokowi, ketika beliau menjadi ketua umum," katanya.